Teks dan foto Yusni Aziz
Di bawah langit mendung musim panas, kawanan turis memadati Matsubaradori, jalan setapak menuju Kuil Kiyomizu. Di tepi jalan, para penjual sahut-menyahut menawarkan dagangannya di muka rumah-rumah tua machiya. Beberapa turis tergiur, walau lebih banyak yang melengos pergi.
Dalam kelimun itu, beberapa turis berjalan tertatih dalam balutan kimono. Jubah mereka menyala bak cenderawasih di tengah hutan gelap. Turis pria tampak gagah. Turis perempuan terlihat anggun. Menjelajahi Kyoto dalam busana lokal memang membuat pengalaman wisata terasa lebih autentik. Tapi percayalah, tiap langkah dalam kimono adalah sebuah kerja keras. Saya tahu persis, karena saya juga sedang mengenakannya pagi ini.
Sabuk obi yang mengikat kencang pinggang membuat saya sulit bergerak, sementara bakiak geta yang licin rentan memelintir pergelangan kaki. Kondisinya diperparah oleh gerah yang menggerayangi tubuh akibat kain yang berlapis tebal. Saya berjuang menembus gerombolan turis menuju kuil. Matsubara-dori begitu padat hari ini, padahal saya sengaja datang di musim panas, karena katanya di periode inilah Kyoto sepi turis. Jika ini dikatakan sepi, bagaimana puncaknya nanti?
“Kalau lagi musim ramai, saya malas turun di tengah kota. Jalan susah sekali, seperti di Shibuya,” ujar Cahaya Rizka Putri, mahasiswi Universitas Kyoto, yang saya temui di sebuah kafe di tengah kota. Shibuya, tempat yang disinggungnya, merupakan salah satu distrik terpadat di Tokyo. “Dan jalanan di Kyoto lebih sempit daripada Tokyo,” tambahnya.
Sesaknya jalan-jalan Kyoto diperparah oleh kehadiran wisatawan Tiongkok yang menyeret koper-koper gemuk untuk keperluan “bakugai” atau belanja borongan. Banyak orang terganggu oleh aktivitas itu. “Banyak penduduk Jepang juga marah dengan aturan bebas pajak untuk turis,” tambah Cahaya. “Kenapa pemerintah memberi kemudahan kepada turis, sedangkan warga harus membayar pajak tinggi sekali?” Saya, yang turut diuntungkan oleh kebijakan itu, hanya merespons dengan anggukan.
Saya datang ke Kyoto pada September 2018, ketika banjir turis sedang menjadi isu panas di Jepang. Rentetan komplain menghiasi media, beberapa cukup tajam hingga membuat keluhan saya menghadapi lautan turis tadi terdengar manja.
Kyoto, tanah kelahiran Haruki Murakami, pada 2017 disatroni 15 juta turis, kira-kira 10 kali populasi kota ini. Kondisi itu berdampak besar terhadap keseharian warga. Mereka kerepotan saat menyetop bus, kian sukar mendapatkan meja di restoran favorit, juga kian sering terjebak macet. Perkara lainnya tentu saja volume sampah yang terus bertambah.
Semua masalah itu mungkin terdengar remeh bagi sebagian kita yang menetap di Jawa. Tapi bagi warga Kyoto yang lazim hidup teratur dan damai, rasa jengah agaknya sudah tak tertahankan. Media-media Jepang merangkum ekses buruk pariwisata itu dengan istilah “kanko kogai,” artinya polusi turis.
Rioh Haryu, manula yang sudah menetap di Kyoto lebih dari 40 tahun, mengatakan kelakuan miring pelancong sering disiarkan stasiun-stasiun televisi lokal. Tahun lalu sempat viral video yang memperlihatkan turis-turis Tiongkok menendang, menggoyang, hingga memanjat pohon sakura di Tokyo demi mendapatkan foto unik. Hanami, tradisi khidmat menghormati sakura, tercemar. Dua tahun lalu, Kyoto juga sempat dihebohkan oleh turis Tiongkok yang menceburkan diri ke kolam suci Kuil Kiyomizu untuk meminum airnya.
Kisah-kisah tercela semacam itu, ditambah model pemberitaan yang bombastis, mengantarkan kanko kogai jadi topik nasional, dan Jepang sepertinya masih bingung merumuskan cara terbaik untuk menjawabnya. Negeri homogen ini memiliki budaya yang tertutup, tapi masyarakatnya senantiasa ramah menyambut pendatang. Bagaimana caranya menanggapi tamu yang agresif dan destruktif?
Apa pun jawabannya, Jepang kini berpacu dengan waktu. Pelancong terus berdatangan. Pada 2017, lebih dari 28 juta turis asing melawat Negeri Sakura, melonjak hampir 20 persen dari tahun sebelumnya. Dan grafik itu akan terus digenjot oleh pemerintah pusat demi menyokong perekonomian yang goyang, salah satunya akibat susutnya populasi. Untuk 2020, bertepatan dengan Olimpiade Tokyo, Jepang menargetkan 40 juta turis.
Dalam kalkulasi ambisius itu, Tiongkok adalah negara yang diperhitungkan sekaligus dikhawatirkan. Walau memasok turis terbanyak ke Jepang, Tiongkok dipersepsikan buruk oleh penduduk tuan rumah. Pada Desember 2017, survei lembaga Genron NPO di Jepang menyimpulkan 88,3 persen responden mengidap opini negatif terhadap tetangga dari seberang itu. “Pebisnis sangat kesal jika ada turis Tiongkok bertingkah laku buruk,” kata Rioh lagi. “Mereka pernah merusak bungkus suvenir, mencuri perabot, hingga mengotori onsen.”
Tapi sebenarnya bukan cuma “oknum” asal Tiongkok yang berperilaku buruk. Mei silam, sekitar seratus batang bambu di Arashiyama menjadi korban vandalisme. Sejumlah orang mengukir tulisan di batang-batang mistis itu dalam bahasa Inggris, Korea, dan Mandarin. Rioh pun punya pengalaman buruk dengan turis bule. “Saya pernah menyapa pria Jerman, tapi malah dibalas dengan peringatan,” kenangnya kesal. “Sepertinya mereka kira saya seperti kaum gipsi Eropa yang suka menjual paksa barang ke turis.”
Dilatari sentimen terhadap turis, sejumlah warga Kyoto mencoba mengatasi sendiri masalahnya. Mereka, misalnya, memutuskan tak lagi menerangi pohon sakura di daerah Shinbashi. Tradisi yang sudah berjalan 27 tahun itu pun terhenti, semata demi mencegah turis bergerombol di depan pagar sewaktu malam. Selain itu, warga menyebar poster berisi larangan memotret rumah pribadi, serta penolakan terhadap Airbnb di area residensial. Mereka tak lagi merasa nyaman dengan kehadiran tamu asing.
Menanggapi resistensi itu, pemerintah turun tangan dengan mencari titik kompromi antara kepentingan lokal dan pariwisata. Sejak Juni 2017, sesuai hasil revisi undang-undang penginapan, tiap minpaku (hunian privat yang disewakan) wajib didaftarkan ke otoritas setempat. Dampaknya luar biasa. Di bulan yang sama, jumlah properti Airbnb di Jepang langsung drop sebesar 80 persen.
“Banyak minpaku ilegal tidak memedulikan keamanan dan keselamatan tamunya. Mereka juga tidak terkoneksi dengan pusat kesehatan lokal, sehingga kami harus melarangnya,” tegas Takuya Nishimatsu, Direktur Kebijakan Pariwisata Pemkot Kyoto.
Tak sekadar memberantas hunian ilegal, pemerintah merekayasa pola arus turis demi mengurai kepadatan. Salah satu caranya dengan gencar mempromosikan festival di kurun sepi turis, contohnya Kyo-no-Tanabta di musim panas. Di bawah taktik serupa, pemerintah meminta pengelola kuil membuka ruang atau harta rahasianya hanya di periode sepi. Upaya “iming-iming” tersebut berbuah. Pada 2003, populasi turis di musim padat mencapai 2,3 kali lipat dari musim sepi. Pada 2017, gapnya cuma sekitar 1,7 kali lipat.
Soal kelakuan miring turis, pemerintah juga berupaya mengatasinya, walau jurus yang dipakainya relatif halus. Mereka bermitra dengan TripAdvisor untuk menyebar selebaran berisi etiket lokal via internet, hotel, toko, serta pusat informasi. “Ini adalah usaha kami untuk menciptakan harmoni antara turis dan warga lokal,” jelas Takuya.
Tak hanya pasrah pada upaya pemerintah, sejumlah orang yang bergerak di bisnis pariwisata turut mengambil langkah “moderasi.” Contohnya Mariko Kinoshita dan Yusuke Komori, pasutri muda pemilik Expo Hostel & Cottage. Terinspirasi pengalaman tinggal bersama keluarga asuh di Amerika Serikat, keduanya membuka penginapan yang mengusung se mangat kekeluargaan di Kyoto. “Saya ingin mengundang orang dari penjuru dunia untuk datang,” ujar Yusuke di lobi propertinya.
Expo Hostel bersarang di area perumahan yang mengalami persoalan klasik Jepang: ditinggalkan generasi muda dan didominasi manula. Melalui inisiatifnya, Yusuke dan Mariko berharap kaum pendatang bisa menyuntikkan jiwa muda ke area yang mulai lesu tersebut. Keduanya giat mengajak tamunya mengunjungi lokasi-lokasi unik, serta melakoni kegiatan-kegiatan khas lokal.
Layaknya institusi budaya, Expo Hostel juga mengajarkan etiket lokal kepada tamunya. Dan jika terjadi friksi, Yusuke bertindak layaknya juru damai dengan langsung mengatasinya di lapangan. Dia mengenal hampir semua warga di sekitar hostelnya. “Kami ingin menjadi jembatan antara warga dan turis,” lanjutnya.